KPK Siap Untuk Bantu Usut Penyelundupan Harley Davidson di Pesawat Garuda

by -4 views
KPK Siap Untuk Bantu Usut Penyelundupan Harley Davidson di Pesawat Garuda

Jagoberita – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengaku siap andai lembaga antirasuah diminta untuk menolong dalam pengusutan penyelundupan komponen motor Harley Davidson dan sepeda Brompton di PT Garuda Indonesia.

“Bisa anda supervisi bila ada masalah dalam penindakannya,” ujar Saut ketika dikonfirmasi Jumat.

Kementerian Badan Usaha Mililk Negara (BUMN) sendiri diketahui tak bakal menyerahkan permasalahan yang menjerat Direktur Utama PT Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Ashkara Danadiputra atau Ari Ashkara ke KPK.

Meski demikian, menurut keterangan dari Saut, supervisi antarpenegak hukum adalahtugas dari lembaga antirasuah.

Saut meyakinkan pihaknya bakal membantu andai Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu memerlukan tenaga dari kesebelasan lembaga antirasuah.

Saut meyakinkan, sebuah permasalahan yang tengah ditangani lembaga penegak hukum tak dapat diambil alih oleh penegak hukum lainnya.

“Yang telah ditangani oleh aparat penegak hukum lainnya, anda tidak dapat masuk,” kata Saut.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan negara merugi Rp 532 juta hingga Rp 1,5 miliar dampak masuknya barang selundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton di pesawat Garuda Indonesia. Masing masing harga barang selundupan itu sekitar Rp 800 juta dan Rp 60 juta.

“Berdasarkan hasil pencarian di pasaran, estimasi nilai motor Harley Davidson itu berkisar antara Rp 800 juta per unitnya,” ujar Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

Berantas Modus Penyelundupan

“Sedangkan nilai dari sepeda Brompton berkisar antara Rp 50 juta hingga Rp 60 juta per unitnya. Sehingga estimasi total kerugian negara berkisar antara Rp 532 juta hingga dengan Rp 1,5 miliar,” sambungnya. Agent Domino

Kementerian Keuangan lewat Bea Cukai berkomitmen guna terus berupaya secara kontinyu dalam memberantas sekian banyak modus penyelundupan.

Ini sebagai format penegakan hukum dalam rangka menyelamatkan hak-hak negara. Kementerian Keuangan pun mengimbau masyarakat untuk tidak jarang kali patuh terhadap peraturan yang sudah ditetapkan.